Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

JAKARTA (perepat.com)-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI mengajukan anggaran sebesar Rp1,902 triliun ke DPR RI. Anggaran itu diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

“Untuk menyiapkan anggaran dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu 2024, berkaitan dengan hal tersebut mohon dukungan dari DPR RI agar kebutuhan anggaran lebih kurang sebesar Rp1,902 triliun dapat disetujui dan diakomodir dalam pagu anggaran Kemendagri tahun 2022,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

Tito mengatakan, jumlah ini merupakan hasil koordinasi antara Kemendagri, KPU, Bawaslu dan lembaga terkait. Rapat koordinasi ini dilaksanakan pada 23 Maret 2021. Anggaran Rp1,9 triliun itu  nantinya akan dibagi dalam beberapa kelompok. Untuk Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) dialokasikan dana Rp1,6 triliun.

“Adapun rinciannya untuk Dirjen Polpum sebesar Rp1,6 triliun, mulai dari pengembangan teknologi informasi pelayanan publik yang terintegrasi, kemudian seleksi penyelenggara komisioner KPU Bawaslu, gerakan atau kampanye partisipasi masyarakat sukses pemilu serentak 2024. Kemudian forum komunikasi politik dalam rangka untuk mendukung suksesnya pemilu serentak dan lain-lain,” terang Tito.

Kemudian lanjut mantan Kapolri tersebut, anggaran untuk Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil), sebesar Rp5,3 Miliar. Jumlah ini untuk pemetaan daerah rawan konflik hingga masalah keamanan pandemi COVID-19.

“Untuk Ditjen Adwil, sebesar Rp 5,3 Miliar untuk koordinasi peningkatan peran Camat dalam rangka kelancaran tahapan penyelenggaraan pemilu, pemetaan daerah rawan konflik, pemetaan daerah rawan gangguan ketentraman ketertiban umum, termasuk masalah keamanan dari pandemi COVID-19,” jelasnya.

Sementara untuk Ditjen Dukcapil, dialokasikan dana Rp 282 Miliar. Anggaran ini untuk melakukan pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dan data pemilih, hingga menyiapkan data penduduk potensial pemilih.

“Untuk Dukcapil sebesar Rp 282 Miliar antara lain untuk pengembangan sistem sinkronisasi data kependudukan dengan sistem data pemilih atau Sidalih, penyiapan data penduduk potensial pemilih atau DP4, fasilitasi pencatatan perubahan kewarganegaraan, percepatan penyelesaian perekaman pencetakan KTP elektronik,” kata Tito lagi.

Dia berharap, Pemilu serentak 2024 dapat berjalan secara aman dan demokratis. Tidak hanya itu, tingkat partisipasi pemilih juga diharapkan terus meningkat.

“Kita harapkan pemilu serentak yang mungkin pertama kali di tahun yang sama, antara Pilpres Pileg nasional, daerah, serta para kepala daerah ini dapat betul-betul berlangsung aman dan dalam suasana yang demokratis dan tentu kita harapkan partisipasi pemilih juga tinggi,” sebut Tito.(pc/sap/sars)

Leave a Reply