Press Release Kinerja APBN Triwulan I tahun 2021 di Aula Kanwil DJPb Riau, Kamis (22/4/2021).

PEKANBARU (perepat.com)-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Ismed Saputra menjabarkan, pada triwulan I atau tepatnya hingga 31 Maret 2021, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Provinsi Riau mencapai Rp7,08 triliun atau 24,41 persen dari pagu Rp29 triliun. Realisasi belanja tersebut meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1,32 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp5,75 triliun.

“Realisasi belanja K/L sampai dengan triwulan I 2021 mencapai Rp1,32 triliun atau 16,18 persen dari pagu Rp8,16 triliun, atau tumbuh 1,33 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020,” terang Ismed dalam kegiatan Press Release Kinerja APBN Triwulan I tahun 2021 di Aula Kanwil DJPb Riau, Kamis (22/4/2021).

Ia merincikan, komposisi belanja K/L terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp597,43 miliar atau 18,6 persen, belanja barang sebesar Rp437,37 miliar atau 14,6 persen, belanja modal Rp284,89 miliar atau 14,77 persen dan belanja bantuan sosial sebesar Rp1,57 miliar atau 6,58 persen.

“Untuk realisasi TKDD sampai dengan triwulan I 2021 mencapai Rp5,75 triliun atau 27,64 persen dari pagu,” jelasnya.

Yang mana, realisasi TKDD terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,9 triliun atau 52,73 persen dari pagu, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp2,1 triliun atau 25,21 persen dari pagu, DAK Non Fisik Rp615 miliar atau 18,02 persen dari pagu, Dana Insentif Daerah (DID) Rp31,13 miliar atau 9,46 persen dari pagu, dan Dana Desa Rp80,45 miliar atau 5,42 persen dari pagu.

“Sedangkan DAK Fisik yang diberi pagu Rp1,67 triliun belum ada penyaluran. Sedangkan batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I melalui aplikasi OMSPAN paling lambat tanggal 21 Juli 2021,” sebutnya.

Sejauh ini Kabupaten Bengkalis tercatat sebagai daerah di Riau dengan realisasi TKDD paling tinggi sebesar 43,56 persen. Sedangkan Kabupaten Kuansing tercatat sebagai daerah dengan realisasi terendah yakni 14,69 persen. Ismed menegaskan, pihaknya akan terus mendorong kepada kabupaten kota agar memaksimalkan realisasi TKDD.(nur)

  • Penulis : Nuri
  • Editor : Adi

Leave a Reply